B. PERAN BPUPKI, PPKI, DAN PARA PENDIRI NEGARA DALAM MERUMUSKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

B.PERAN BPUPKI, PPKI, DAN PARA PENDIRI NEGARA DALAM MERUMUSKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Soekarno bukanlah satu-satumya orang yang mengajukan gagasan mengenai dasar negara, sesuai permintaan dr.KRT. Radjiman Wedyodiningrat, setidak-tidaknya masih ada 2 orang juga mengajukan gagasan dasar negara yaitu Muhammad Yamin dan Suepomo.

1.     PERAN BPUPKI

BPUPKI di dirikan oleh penjajah Jepang. Pada tanggal 28 April 1945 diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmiannya dilaksanakan di Gedung Chuo Sangi In di Pejambon Jakarta (sekarang Gedung Kementrian Luar Negeri). Ketua BPUPKI yang ditunjuk oleh Jepang adalah dr.KRT.Radjiman Wedyodiningrat, wakilnya adalah Ichibangase (Jepang), dan sebagai sekretarisnya adalah R.P.Suroso. jumlah anggota BPUPKI adalah 63 Orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia di tambah 7 orang tanpa hak suara.

a.      Masa Persidangan Pertama BPUPKI (29 Mei – 1 Juni 1945)

Rapat pertama diadakan di Gedung Chuo Sangi In di jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda gedung tersebut merupakan gedung Volksraad, lembaga DPR pada zaman kolonial Belanda. Rapat di buka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara.

Pada rapat pertama ini terdapat 3 orang yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Soepomo dan Soekarno. Mohammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pemikirannya diberi judul “Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia”.

Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr.Soepomo mendapat giliran mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia. Negera yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik.

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir.Soekarno mendapat kesempaatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Pemikirannya terdiri atas lima asas yang disebut Pancasila. Menurut beliau bilamana diperlukan lima asas yang dikemukakannya dapat diperas menjadi trisila atau tiga sila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan Ketuhanan yang berkebudayaan. Bahkan masih menurut Soekarno, trisila tersebut di atas bila diperas kembali disebutnya sebagai ekasila, yaitu meruapakan sila gotong royong. Sekarang ini, lima asas tersebut dikenal dengan istilah PANCASILA, dan konsep yang bersifat kesatuan tersebut pada akahirnya disetujui dengan urutan serta redaksi yang sedikit berbeda.

b.      Masa Persidangan KeDua (10-16 Juli 1945) 

        Masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka belum terbentuk. Padahal, BPUPKI akan reses (istirahat) satu bulan penuh. Untuk itu, BPUPKI membentuk panitia perumusan dasar negara yang beranggotakan Sembilan orang sehingga disebut Panitia Sembilan. Tugas Panitia Sembilan adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia Merdeka.

2.     PPKI DAN PERANANNYA

       Dalam pengertian umum, pendiri negara adalah seluruh rakyat Indonesia yang telah berjuang melawan penjajah, dengan semangat cinta tanah air, nasionalisme, rela berkorban jiwa-raga-harta benda-waktu-tenaga dan sebagainya demi mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. Pendiri negara dalam arti khusus adalah para tokoh pejuang nasional yang telah berhasil merumuskan dasar negara Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

       Para tokoh perumus dasar negara RI memiliki peran yang sangat besar terhadap berdirinya NKRI. Para tokoh yang tergabung dalam Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah tokoh yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku, bahkan ada pula yang berasal dari keturunan Tionghoa, Arab, dan India.

       BPUPKI ini beranggotakan 68 orang, terdiri atas 62 orang yang mewakili segala golongan masyarakat di seluruh Indonesia sebagai anggota biasa, dan 6 orang Jepang sebagai anggota luar biasa yang tidak punya hak suara. Para tokoh BPUPKI yang 62 orang tersebut mencerminkan perwakilan dari wilayah Indonesia, mewakili suku-suku bangsa, mewakili golongan agama dan golongan pemikiran. Mereka terpilih dan memiliki kapasitas untuk mewakili berbagai kepentingan dan sekaligus memiliki kemampuan serta visi ke depan untuk memikirkan masa depan bangsa Indonesia.

Para tokoh yang memiliki peran dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara, antara lain sebagai berikut:

I.         Mr. MUHAMMAD YAMIN

            Mr. Muh Yamin dalam pidatonya menyampaikan lima asas dasar negara indonesia merdeka. Usul lima dasar yang disampaikan oleh Mr.Muh.Yamin secara tertulis (seperti di mukadimah) demgan secara lisan (pidato) terdapat perbedaan, baik perumusan kata-katanya, maupun sistematikanya.

  

II.      Mr. SOEPOMO 

            Mr.Soepomo menyampaikan pemikirannya tentang teori integralistik atau paham negara persatuan, yaitu jika kita hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia maka harus berdasar atas aliran pikiran negara yang integralistik, yaitu negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongan dalam lapangan apapun

                Menurut Mr.Soepomo gambaran negara Indonesia yang akan didirikan akan lebih tepat apabila menganut paham integralistik, yaitu negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya untuk mengatasi seluruh golongan-golongan. Seperti kita ketahuia bahwa masyarakat Indonesia adalah majemuk/beraneka ragam. Pandangan dan pemikiran yang disampaikan oleh Mr.Soepomo tersebut memiliki peranan yang sangat penting karena dapat memberikan wawasan kepada peserta sidang tentang gambaran negara,yaitu negara yang akan mengatasi segala golongan dan segala orang, dan mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat Indonesia seluruhnya

 

III.   Ir. SOEKARNO  

Pada akhir masa persidangan BPUPKI pertama, tanggal 1 Juni 1945, Ir.Soekarno menyatakan bahwa negara yang akan didirikan adalah suatu negara “semua buat semua”. Menurut beliau bahwa negara yang akan didirikan hendaknya negara yang mengatasi dan melindungi berbagai golongan, bukan hanya untuk satu orang, atau untuk satu golongan tertentu, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi untuk semua.

                Di samping itu beliau juga menyampaikan bahwa negara yang akan didirikan hendaknya bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler (negara yang memisahkan antara urusan agama dengan negara), melainkan negara yang berdasarkan Pancasila. Karena negara yang berdasarkan Pancasila memungkinkan penganut agama-agama yang ada hidup berdampingan saling menghargai dan menghormati dengan prinsip toleransi.

 

          Setelah BPUPKI dibubarkan maka untuk menangani tugas selanjutnya di bentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 7 Agustus 1945, dengan tugas melanjutkan pekerjaan BPUPKI dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kemeradekaan atau kekuasaan dari Jepang kepada Inonesia, yang diketuai oleh Ir.Soekarno dengan wakilnya Drs.Mohamad Hatta dan sebagai penasehatnya adalah Mr.Ahmad Subardjo. Mereka diangkat sebagai anggota PPKI terdiri atas tokoh-tokoh nasional di berbagai daerah.

          Pembentukan PPKI ini langsung ditangani oleh Marsekal Terauci, yang menjabat sebagai paglima tertinggi bala tentara Jepang di Asia Tenggara yang berkedudukan di Dalat, Vietnam. Pada tanggal 9 Agustus 1945 1945 dalam rangka peresmian PPKI, Ir.Soekarno, Drs.Moh.Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat dipanggil menghadap Terauci ke Dalat Vietnam. Dalam pertemuan tanggal 12 Agustus 1945, Marsekal Terauci menyampaikan beberapa hal kepada para pemimpin bangsa kita sebagai berikut:

a.       Pemerintah Jepang memutuskan umtuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia

b.      Untuk pelaksanaan kemerdekaan telah dibentuk PPKI

c.       Pelaksanaan kemerdekaan segera setelah persiapan selesai dan berangsur-angsur dimulai dari Pulau Jawa kemudian pulau-pulau lainnya.

d.      Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda.

 

          Pada tanggal 15 Agustus 1945 tersiar berita kekalahan Jepang terhadap Sekutu yang diketahui para pemuda dari siaran radio dengan pemancar gelap, seperti Sukarni, Adam Malik, Chaerul Saleh, B.M Diah, dan pemuda-pemuda lainnya dari Menteng. Tersiarnya berita kekalahan Jepang terhadap Sekutu menimbulkan situasi vacum of power (kekosongan kekuasaan) di Indonesia. Hal ini membuat mereka para pemuda bertekad untuk merebut kemerdekaan pada saat Sekutu belum tiba di Indonesia untuk melucuti tentara Jepang.

          Sementara itu pemimpin dari golongan tua yang baru pulang dari luar negeri merasa ragu akan berita itu. Ketika mereka didesak para pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus itu, Sukarno dan Hatta meminta waktu untuk bermusyawarah dengan para anggota PPKI. Apabila janji Jepang itu ditepati akan lebih baik karena akan mengurangi korban jiwa, namun juga muncul keraguan bagaimana bila Jepang ingkar janji? Oleh karena itulah maka golongan tua ingin bermusyawarah lebih dahulu dengan anggota PPKI, keraguan-keraguan seperti ini tidak disukai para pemuda.

          Karena belum berhasil membujuk Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 15 Angustus 1945 maka pada malam hari pada pemuda mengadakan rapat sendiri di Lembaga Bakteriologi, JL.Pengangsaan Timur yang dipimpin oleh Chairul Saleh, dengan menghasilkan keputusan yang radikal dari golongan pemuda, antara lain menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan persoalan rakyat Indonesia sendiri dan tidak dapat digantungkankepada bangsa lain. Segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang harus diputuskan. Sebaliknya, diharapkan danya perundingan dengan Ir.Soekarno dan Drs.Moh.Hatta agar mereka dapat turut menyatakan proklamasi. Darwis dan Wikana adalah tokoh pemuda yang menyampaikan hasil rapat dari Lembaga Bakteriologi kepada Ir.Soekarno.

          Para pemuda menghendaki agar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dinyatakan oleh Bung Karno pada keesokan harinya tanggal 16 Agustus 1945. Namun Bung Karno tetap bersikeras membicarakan terlebih dahulu dengan PPKI, bahkan beliau sempat marah sehingga terjadi ketegangan antara golongan pemuda yang diwakili Darwis dan Wikana dengan Ir.Soekarno, yang juga disaksikan oleh tokoh nasionalis dari golongan tua lainnya. Inti dari ketegangan tersebut adalah adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda tentang pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa inilah yang nanti memicu para pemuda melakukan penculikan terhadap Ir.Soekarno dan Dr.Moh.Hatta, yang dikenal dengan peristiwa Rengasdengklok